Kekacauan Taman Nasional

Kekacauan Taman Nasional

MASALAH PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL

MUNGKIN hanya sedikit orang yang tau bahwa Gunung Salak sekarang sudah menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Apa sebetulnya pentingnya informasi tentang status Gunung Salak dan Halimun menjadi Taman Nasional.? Bagi sebagian orang mungkin ini tidak penting, namun perlu diingat penetapan status Taman Nasional di Gunung Salak merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Bogor. Karena Bogor akan menjadi sorotan Internasional, sesuai fungsi Taman Nasional yaitu sebagai paru-paru dunia. Maka kepentingan global akan tergantung pada pengelolaan Taman Nasional (TN) diseluruh dunia.

Berkembangnya kehidupan manusia di dunia telah menciptakan banyak kemajuan terutama dalam hal teknologi, Manusia dihadapkan pada banyak persoalan sehingga sebagai bagian dari realitas dunia, manusia harus menciptakan sesuatu yang bisa mempermudah hidup dan memperpanjang hidup di dunia ini Maka dalam proses ini, mau tidak mau akan menggunakan instrumen sumber daya alam, apapun implikasinya teknologi harus diperbaharui, hal ini berdampak pada eksploitasi sumber daya alam atau dalam istilah lain adanya denaturalisasi akibat dari pengekplorasian teknologi yang tidak berkelanjutan.

Syahdan hal itu terjadi dalam sektor lingkungan, sebagai sektor terpenting guna menunjang kemajuan peradaban dunia, dimensi lingkungan seringkali tidak mendapat perhatian yang serius bagi negara berkembang, karena masih berkutat pada pemberantasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja. Sedangkan Negara maju merasa berkepentingan menyelamatkan dunia ini, walaupun tidak menutup kemungkinan ada kepentingan ekonomi untuk menguras kekayaan alam diseluruh dunia.

Kita sebagai bangsa yang besar, tidak salah mengatakan bawa sumber daya alam kita sangat berlimpah-ruah, tetapi perlu di perhatikan kebesaran sumber daya alam ini masih sebatas fakta, sedangkan data yang dimiliki memberikan infiormasi bahwa hampir seluruhnya sumber-sumber kekayaan alam di Indonesia sudah dikuasai oleh perusahaan asing.

Sepertinya halnya, Freeport di Papua, Newmount di Sulawesi Utara, Exxon Mobile di Aceh, dll., merupakan perusahaan raksasa gabungan antara pihak asing dengan Indonesia, dimana dalam hal pembagian keuntungannya tidak sebanding dengan kehancuran ekosistem di daerah sekitar. Tentunya kita tidak ingin bangsa yang besar ini hanya besar pada tingkat wacana tetapi kesejahteraan masyarakatnya masih sangat terbelakang.

Sebagai informasi TN Gunung Salak dan Halimun, disahkan menurut SK Mentri kehutanan No. 175 Tahun 2003 yang berisi tentang perubahan fungsi kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas pada kelompok hutan gunung halimun dan kelompok hutan gunung salak seluas �} 113.357 (seratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh) hektar di provinsi jawa barat dan provinsi banten menjadi taman nasional gunung halimun-salak. Berarti setiap pengelolaan yang berhubungan dengan TN harus mendapat persetujuan pengelola TNGHS.

Namun penunjukkan Gunung salak ini masih banyak menuai masalah, sebagian masyarakat ada yang tidak mengerti dan ada juga yang menolak pemberian status TN di Gunung Salak, menurut data survey yang sudah dilakukan oleh Local Consultant dan Jica Expert TNGHS Management Project. Di temukan permalsahan pembatasan wilayah TNGHS masih belum jelas, Tidak adanya pengelolaan satu atap yang harus dikordinir oleh pemerintah daerah (Bogor, Sukabumi dan Lebak), sehingga hal ini telah banyak menghasilkan pandangan pengelolaan TNGHS yang berbeda, sebagai contoh; peta TNGHS yang sekarang beredar di lembaga pemerintah dan LSM masih ditemukan perbedaan. Selain itu pengelolaan sumber-sumber ekonomis di dalam TN menjadi lahan kepentingan bisnis dan politis bagi sebagian pihak, sedangkan pihak masyarakat berpandangan apriori merasa tidak boleh melakukan aktivitas apapun di lahan TN, dampaknya kesejahteraan masyarakat lokal menjadi menurun.

Kalau dibuat pemetaan masalah, masalah yang paling mendasar yaitu yang pertama, sosialisasi TNGHS masih sangat minim di masyarakat, kedua, budaya pemerintah daerah dalam pengelolaan alam di setiap daerah masih menggunakan paradigma bisnis dan politis, ketiga, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TNGHS masih kecil. Untuk itu penyelesaian masalah pengelolaan ini harus secara bertahap dan holistik serta melibatkan multi stakeholder baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak pemerintah.

Memang kuncinya ada pada pemerintah setempat, jangan sampai pengelolaan TN ini malah banyak dilakukan oleh pihak lain, terutama kepentingan pemodal yang tidak berkompromi dengan kelestarian alam. Dus LSM yang seringkali tidak berdaya apabila donasi dari lembaga donor tidak mengalir. Mulai dari sekarang menyiapkan strategi agar tidak tergantung dari lembaga donor.

Dalam konteks ini adalah penting untuk bersama-sama mengelola TN sesuai kebutuhan, karena kebutuhan hutan tropis bagi kelanjutan dunia ini cukup besar. Maka salah satu caranya yang mudah, bisa dilakukan marilah kita bangun kepekaan masalah lingkungan ini. Terutama untuk keberlanjutan generasi peradaban manusia. Sebelum terlambat menghadapi masalah yang lebih besar, ada baiknya pihak pengelola dan pemerintah mempunyai pandangan yang sama, sehingga hasil yang dicapai bisa maksimal sekaligus bisa memberikan solusi kesejahteraan dalam konsteks kecil dan keberlanjutan ekologis dalam konteks makro.

Iklan
Explore posts in the same categories: Dan Lain - Lain

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: