Hutan Alam Riau Hilang

Hutan Alam Riau Hilang
Beralih Fungsi Menjadi Hutan Industri

Pekanbaru, Kompas – Alih fungsi kawasan hutan alam secara ilegal menjadi kawasan hutan industri terus terjadi di Provinsi Riau. Saat ini ditemukan 34 izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dan izin hutan tanaman industri yang cacat hukum. Akibatnya, Riau kehilangan 282.299,50 hektar hutan alam.

Kesengajaan menyalahi peraturan tampak pada lahan yang diberikan kepada perusahaan untuk dikelola. Seharusnya alokasi untuk HTI atau pemanfaatan hutan adalah kawasan berupa lahan kosong, padang ilalang, maupun lahan kritis, bukan hutan alam. Kenyataannya, 34 IUPHHK-HT diberikan atas hutan alam, kata Zulfahmi, Ketua Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari).

Dijelaskan lebih lanjut oleh Wakil Ketua Koordinator Jikalahari Ahmad Jazali, pemicu pembukaan areal hutan alam menjadi kawasan hutan industri karena adanya kesenjangan antara kapasitas industri perkayuan dan pasokan bahan baku. Saat ini tercatat kapasitas industri perkayuan di Riau 23,5 juta kubik per tahun. Padahal, kemampuan hutan alam berproduksi secara lestari 7,5 juta kubik per tahun.

Kekurangan kebutuhan pasokan 16 juta kubik per tahun. Kekurangan ini harus dipenuhi dan buruknya pihak industri disinyalir mendapatkan secara ilegal, antara lain dengan penebangan liar maupun mendapat izin pengelolaan hutan atas hutan alam.

Di Riau, industri perkayuan khususnya bubur kertas (pulp and paper) dikuasai dua perusahaan raksasa. Dua perusahaan ini membutuhkan pasokan 18 juta kubik kayu per tahun dan kurang dari separuh kebutuhannya yang terpenuhi dari HTI. Belum lagi kebutuhan pasokan belasan perusahaan lainnya.
Adanya permainan di daerah menyebabkan muncul Keputusan Menteri Kehutanan 541 dan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2002 yang menegaskan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan hanya dapat diberikan oleh Menhut dan otomatis mencabut kewenangan kepala daerah tingkat I dan II menerbitkan IUPHHK-HT.

Menindaklanjuti Kepmenhut 541 dan PP No 34/2002, Menteri Kehutanan MS Kaban mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan No P.03/Menhut-II/2005 tentang pedoman verifikasi IUPHHK-HT yang sebelumnya dikeluarkan oleh kepala daerah tingkat I dan II. Akan tetapi, hingga kini tim verifikasi ini disinyalir belum bekerja sehingga pemanfaatan lahan hutan alam secara ilegal terus terjadi.

Di wilayah kami memang terdapat 21 perusahaan yang memperoleh IUPHHK-HT atas izin bupati, tapi kami keberatan jika itu dikatakan ilegal. Ini berdasar surat edaran yang diterima dari Menhut, IUPHHK-HT sebelum Kepmenhut 541 dikeluarkan masih berlaku asal ada pembuktian dari tim verifikasi, kata Kepala Subbidang Perencanaan Hutan Dinas Kehutanan Pelelawan, Riau, Mulyono.

Iklan
Explore posts in the same categories: Dan Lain - Lain

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: